Seorang Polwan Polres Tanjungpinang membagikan masker kepada buruh yang berunjukrasa di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/11/2021). Buruh yang berunjukrasa menuntut upah minimun kota (UMK) Batam Tahun 2022 sesuai aturan dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Ribuan buruh yang berunjukrasa di Kantor Gubernur Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (29/11/2021) mengancam mogok kerja massal sebelum tuntutan kenaikan UMK Batam 2022 diakomodir.

Buruh yang berunjukrasa menuntut upah minimun kota (UMK) Batam Tahun 2022 sesuai aturan dan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Suprapto, Panglima Garda Metal FSPMI Kota Batam mengatakan, Gubernur Kepri Ansar Ahmad selayaknya memperhitungkan nasib buruh dengan memperhatikan upah.

Dia menyebut telah beberapa kali menyurati Gubernur Ansar Ahmad untuk menbahas nominal Upah Minimal Kerja (UMK).

"Sudah beberapa kali kami surati tapi tidak pernah dibalas,” ujarnya di sela aksi. 

Besaran kenaikan UMK Batam 2022 yang diminta peserta aksi sebesar Rp120 ribu, dari semula Rp4.150.000 menjadi Rp4.500.000.

Para buruh mengancam akan mogok kerja dan meminta dapat bertemu dan berdialog dengan Gubernur Ansar Ahmad. 

Aksi unjukrasa berlangsung damai dengan pengawalan sedikitnya 600 personel gabungan dari Polres Tanjungpinang, Polres Bintan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. (Andri)

Share this Post

BERITA TERKAIT