X
Gugusan Kepulauan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi Kepri berharap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dapat segera disahkan karena dianggap dapat menyelesaikan masalah pemerataan pembangunan di daerah kepulauan di Provinsi Kepri. (Dokumen inilahkepri/Andri)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Pemerintah Provinsi Kepri berharap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan dapat segera disahkan karena dianggap dapat menyelesaikan masalah pemerataan pembangunan di daerah kepulauan di Provinsi Kepri.

Ini disampaikan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dalam pertemuan bersama Pimpinan dan  Anggota  DPD RI  di Restoran Golden Prawn Bengkong Batam, Rabu (8/9/2021) malam.

"RUU ini akan memberikan formula yang  adil untuk pembangunan, bagi daerah yang luas wilayahnya adalah lautan seperti Kepri," ujat Ansar.

Menurut Ansar, Kepri sendiri memiliki lebih dari 2.408 pulau, dengan 22 pulau yang wilayahnya terluar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga. 

Untuk 22 pulau terluar tersebut, Pemprov Kepri tengah mengusahakan pembutan sertifikat nama atas pulau pulau tersebut. 

"Dengan adanya RUU daerah Kepulauan tersebut dapat membantu Kepri membangun pulau pulau luar tersebut. Meski diakui, mengembangkan pulau pulau terluar tersebut bukan hal yang mudah. Terlebih bila dikaitkan dengan kebutuhan anggaran untuk pembiayaan," ujar Ansar

Ansar mengatakan, untuk itu sebagai daerah kepualauan, Kepri  sangat membutuhkan dukungan pusat, terkait pembagian  dana bagi hasil dari pusat atas  daerah kepulauan, tentunya dengan menghitung semua potensi  yang memang sebagain besar wilayahnya adalah lautan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Ansar juga meminta dukungan pembangunan jembatan Batam Bintan yang akan berfungsi menjadi penghubung kedua daerah yang secara wilayah menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kepri. 

Sementara Ketua Rombongan yang juga Pimpinan PPUU DPD RI Badikenita B.R. Sitepu mengatakan, begitu pentingnya RUU Daerah Kepulauan sebagai masa depan pembangunan Indonesia. 

Dengan kata lain, bahwa potensi keluatan dan perikanan kedepan,  akan sangat memagang peranan sangat penting.

Terlebih ada banyak potesi keluatan dan perikanan yang nilai ekonominya sangat luar biasa terbentang di 2/3 wilayah Indonesia. 
Potensi mulai dari perikanan, bahan tambang, hutan mangrove, terumbu karang, wisata bawah laut dan masih bayak lagi. 

"Bila pontesi potensi tersebut dimakasimalkan, tentu akan menjadi sumber penerimaan negera yang sangat besar. Dan bagi daerah kepulauan itu sendiri, ini akan memberikan nilai tambah penerimaan daerah yang luar biasa. Sehingga daerah kepulauan sendiri, bisa makin maksimal membangun wilayahnya.," Ujar Badikenita B.R Sitepu.

Hadir juga pada kesempatan pertemuan tersebut 11  rombongan DPD RI lainnya, termasuk Anggota DPD RI asal Kepri, Richard Pasaribu, dan juga para Kepala  OPD Pemerintah Provinsi Kepri. (Red)

Sumber: Diskominfo Kepri

Share this Post

BERITA TERKAIT