Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Arif Fadillah. (Foto: Rico)
INILAHKEPRI, TANJUNGPINANG - Uang harian perjalanan dinas dalam negeri yang biasanya diterima cukup besar oleh pejabat, anggota DPRD hingga ASN mulai 2021 mendatang nilainya akan dipangkas. Jumlahnya diperkirakan hanya berkisar ratusan ribu. Termasuk di Provinsi Kepri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Arif Fadillah menjelaskan bahwa pihaknya akan mengikuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden pada 20 Februari 2020, mengatur mengenai standar harga satuan regional.

"Pada 2021 mendatang tentu kita mengikuti aturan tersebut. Uang perjalanan dinas disesuaikan standar harga satuan regional yang telah ditetapkan," ungkap Arif saat dijumpai di Gedung DPRD Provinsi Kepri, Senin (30/11/2020).

Perpres tersebut mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran baik biaya honorarium, perjalanan dinas, paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor hingga pengadaan kendraan dinas serta biaya pemeliharaan. 

Diakui Arif, memang dalam Perpres tersebut mengalami selisih biaya. Kedepannya, seperti biaya perjalanan dinas semua nilainya akan disama-ratakan antara pimpinan tinggi ataupun ASN yang pangkat dan golongan biasa.

"Kita tidak bisa mengeluarkan biaya lebih dari aturan tersebut, misalkan disitu tertulis Rp 500 ribu maka dalam aplikasi itu sudah tertera segitu. Kalau kita klik lebih, misalkan Rp 1 juta, ya tidak bisa masuk," terang Arif.

Diketahui dari draf Perpres Nomor 33 tahun 2020 tersebut uang harian perjalanan dinas disesuaikan standar harga satuan regional yang telah ditetapkan pemerintah pusat, juga berlaku bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen mulai uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan dan uang representasi perjalanan dinas.

Untuk Provinsi Kepri, nominalnya uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota hanya Rp 370 ribu. Dan dalam kota lebih dari 8 jam Rp 150 ribu dan Diklat Rp 110 ribu.

Kemudian untuk satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri khusus Kepri untuk Kepala daerah, Ketua DPRD dan pejabat eselon I tarif hotel Rp 4.275.000. Anggota DPRD dan pejabat eselon II Rp 1.854.000. Eselon III Rp 1.037.000 serta Eselon IV dan lainnya Rp 792.000.

Dikatakan Arif, tahun depan penyesuaian biaya tersebut mulai diterapkan serta disosialisasi. Namun dikatakan Arif, Perpres Nomor 33 tersebut mau di revisi. 

"Katanya mau di revisi, tapi selagi itu aturannya ya ikuti aturan tersebut pada 2021 mendatang. Kalau di revisi ya kita revisi lagi," pungkasnya. (Rico)

Share this Post

BERITA TERKAIT